Koeno.Id — Kedaulatan sebuah negara bangsa tercermin secara kuat melalui keberadaan mata uang resmi yang berlaku di masyarakat. Penelusuran mengenai sejarah mata uang Rupiah membawa kita pada perjuangan panjang menegakkan kemandirian ekonomi nasional.
Nama Rupiah sendiri menyerap kata rupee asal India dan kata rupiah dari bahasa Sanskerta yang berarti perak. Sebelum memiliki mata uang tunggal, masyarakat Nusantara menggunakan koin kerajaan, koin Gulden Belanda, serta uang kertas Jepang.
Keberagaman alat tukar asing tersebut memicu ketidakpastian nilai ekonomi sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Mari kita bedah perjalanan kelahiran Oeang Republik Indonesia (ORI), kebijakan moneter langka, redenominasi, hingga perkembangan Rupiah digital secara lengkap.
Momen Berjarah Penerbitan ORI dan Kemunculan ORIDA (1946–1948)
Pemerintah Indonesia mengambil langkah berani dengan menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) secara resmi pada 29 Oktober 1946. Penerbitan perdana ORI ini memiliki fokus utama sebagai berikut:
1. Tujuan Penyingkiran Mata Uang Asing
- Menghapus Gulden NICA: Penerbitan ORI bertujuan melumpuhkan peredaran uang Gulden buatan pemerintah kolonial Belanda.
- Menarik Uang Jepang: Pemerintah menarik seluruh uang kertas invasi Jepang yang memicu inflasi tinggi di masyarakat.
2. Fenomena ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah)
Agresi militer Belanda sempat memutus jalur distribusi fisik ORI dari pusat ke daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah menerbitkan uang darurat bernama ORIDA.
Daerah seperti Sumatra, Banten, dan Surakarta merilis ORIDA sah untuk menjaga kelancaran transaksi ekonomi lokal. Pemahaman mendalam mengenai sejarah mata uang Rupiah memperjelas fleksibilitas instrumen moneter dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kebijakan Ekstrem Moneter: Gunting Syafruddin dan Sanering
Pasca kemerdekaan, pemerintah menetapkan dua langkah moneter dramatis demi mengendalikan laju inflasi dan defisit anggaran negara:
1. Kebijakan Gunting Syafruddin (1950)
- Pemotongan Fisik Uang: Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara memerintahkan pemotongan fisik lembaran uang kertas pecahan 5 Gulden ke atas menjadi dua bagian.
- Fungsi Bagian Kiri dan Kanan: Guntingan sebelah kiri berlaku sebagai alat bayar separuh nilai asli. Sementara itu, guntingan kanan wajib Anda tukarkan menjadi obligasi pinjaman nasional.
2. Kebijakan Sanering dan Kebangkitan Bank Indonesia (1953–1965)
Pemerintah mendirikan Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 untuk menggantikan peran lembaga kolonial De Javasche Bank.
Selanjutnya, lonjakan inflasi pada tahun 1959 dan 1965 memaksa pemerintah melangsungkan kebijakan pemotongan nilai nominal uang atau sanering. Pemerintah memotong angka nominal uang tanpa mengurangi nilai riil barang demi menstabilkan pasar nasional.
Inovasi Penyatuan Wilayah dan Wacana Redenominasi
Perkembangan Rupiah mencakup upaya penyatuan zona moneter nasional serta wacana modernisasi pecahan angka nominal:
1. Penyatuan Mata Uang Khusus Wilayah (Irian Barat & Riau)
Pemerintah sempat mengeluarkan Rupiah khusus wilayah Riau (KRupiah) dan Irian Barat (IBRupiah) pada dekade 1960-an. Langkah ini bertujuan mengikis pengaruh mata uang Dolar Malaya serta Gulden Irian Barat sebelum akhirnya menyatu penuh ke Rupiah nasional.
2. Rencana Redenominasi Rupiah
Bank Indonesia mematangkan wacana penyederhanaan jumlah digit angka nol pada nominal Rupiah tanpa mengurangi daya beli masyarakat. Kebijakan redenominasi ini berguna untuk meningkatkan efisiensi pencatatan akuntansi serta menyetarakan posisi Rupiah terhadap mata uang utama dunia.
Era Rupiah Modern dan Masa Depan Digital (Proyek Garuda)
Perum Peruri mencetak Rupiah emisi terbaru menggunakan teknologi benang magnetik serta teknik cetak intaglio timbul. Tak hanya uang fisik, Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital melalui Proyek Garuda demi menjaga kedaulatan moneter di era keuangan digital.
Kesimpulannya, penelusuran sejarah mata uang Rupiah membuktikan kekuatan instrumen keuangan sebagai simbol pemersatu dan kedaulatan ekonomi bangsa.
